Video of Day

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Senin, 27 Juni 2016

SISTEM LAYANAN DIGITAL DAPODIK (PAUD)

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, segala sistem pelayanan untuk guru sebetulnya telah mengunakan sistem digital. Para guru seharusnya tidak perlu datang ke pusat. Mereka dapat mengurus dan melengkapi segala bentuk persyaratan datanya di sekolah atau kabupaten. Pasalnya, di setiap sekolah dan kabupaten telah disediakan petugas operator untuk sistem pelayanan digital untuk memasukan data pokok pendidik (Dapodik) guru.
Pranata menuturkan, terkadang petugas operator yang ada di tingkat kabupaten/kota tidak mengerti bagaimana cara untuk memasuki Dapodik ini secara online sehingga menyebabkan banyak guru yang harus ke pusat.
"Guru PAUD yang datang ke Unit Layanan Terpadu yang ketemu sama Pak Menteri itu masalahnya salah memasukan nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik atau UNPTK. Lalu, operator di sekolah dan daerah tidak mengerti bagaimana memasukan data Dapodik secara digital setelah terjadi kesalahan," kata Pranata kepada SP, Jumat, (17.6).
Dia melanjutkan, kesalahan memasukan UNPTK menyebabkan data guru tersebut tidak ada pada Dapodik, sehingga tidak mendapat sertifikasi. Pasalnya, kelengkapan data Dapodik menjadi persayaratan mutlak untuk mendapat sertifikasi guru.
Banyak guru yang masih harus ke Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk membenarkan data Dapodik yang tidak lengkap.
"Ini layakanya seperti kita salah pin ATM sama dengan Dapodik salah memasukan nomor data tidak ada. Jadi ketika dia perbaiki langsung keluar SK itu jadi sebenarnya, sekarang ini SK itu sudah digital dan kekeliruan itu terjadi pada saat entry data," ujar Pranata
Dikatakan, sistem digital sudah disosialisasikan. Namun, para guru ini berada pada jalur jeda. Dalam artian mereka harus menunggu pemberitahuan selama satu hingga tiga bulan untuk memperoleh pemberitahuan kelanjutan lebih memilih ke pusat.
"Ini sudah disosialisaikan, namun para guru ini kan ada pada jalur jeda, sehingga ketika mereka salah memasukan data, mereka baru mengetahui satu hingga tiga bulan. Kami sedang mengusahkan ada notifikasi langsung diterima guru ketika mereka melakukan kesalahan, semoga akhir tahun ini selesai," kata dia.
Dijelaskan Pranata, sistem yang sedang dikembangkan ini memiliki kesamaan seperti sistem pemberitahuan pada e-bangking. Ketika para guru salah memasukan data langsung ada pemberitahuan ke handphone masing- masing. Sehingga masalah yang selama ini dapat diatasi.
Pada kesempatan sama, Pranata juga mengatakan, bagi sekolah yang berada di daerah yang tidak memiliki jaringan internet, pemerintah telah menyediakan aplikasi Backup Sinkron Data ( BSD) sebagai alternatif bagi guru yang belum berhasil melakukan sinkronisasi ke server Dapodik. Untuk sementara data tersebut dapat disimpan dalam komputer dan ketika berada di daerah yang memiliki jaringan dapat diunggah.
Pranata juga menuturkan, sistem digital ini sebetulnya telah berlangsung hampir lima tahun untuk Direktorat Pendidikan Dasar (Dikdas), sedangkan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) dan Pendidikan Menengah (Dikmen) baru berlangsung tahun ini.
Dijelaskan, Pranata, karena baru maka pada PAUD dan Dikmen masih banyak yang bermasalah. Hal ini yang memperlambat guru mendapat tunjangan profesi guru (TGP).
Guru untuk mendapat TPG harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Ada pun persayaratan itu, meliputi guru harus memenuhi jam mengajar 24 jam, mengajar sesuai sertifikasi, berapa jumlah kelasnya dan berapa banyak siswanya. Semua ini diperoleh melalui Dapodik yang berada di masing-masing direktorat.
"Apa seorang guru berhak dapat tunjangan profesi atau tidak harus memenuhi persyaratan. Misalkan, jika jumlah siswanya kurang maka yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan tidak mendapat tunjangan," kata Pranata.
Dijelasakan Pranata, sebelum guru dinyatakan berhak menerima TPG, pemerintah terlebih dahulu mengecek persyaratan- persyaratan sesuai atau tidak.
Pranata juga kembali menjelaskan, jika untuk mendapat TPG tentu guru harus melewati langkah –langlah ini. Pertama, para guru harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG ) sesuai bidang yang studi yang dipelajari sebagai persyarata mendapat sertifikat.(Sumber : beritasatu)

Sabtu, 18 Juni 2016

Daftar Sekolah Berpotensi Tidak Menerima BOS Triwulan 3

pada kesempatan ini akan menyampaikan info penting khususnya bagi para temen-temen operator sekolah bahwa ada surat pemberitahuan dari tim dapodikmen tentang batas akhir sinkronisasi data dapodik. Silakan disimak.
Yth. Bapak/Ibu
1.    Kepala SMA/SMK
2.    Teman-Teman Operator Dapodik SMA-SMK
di Seluruh Nusantara
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Berdasarkan data hasil Cut Off Tanggal 1 Juni 2016, Pukul 00.00 WIB diketahui bahwa masih terdapat banyak sekolah yang status datanya kosong/belum mengisi (Daftar sekolah dapat didownload pada lampiran berita ini). Dimana sekolah-sekolah tersebut berpotensi tidak dapat menerima BOS triwulan 3 dikarenakan datanya kosong dan tidak dapat diproses. Sekolah yang masuk dalam daftar disebabkan karena:
1.    Belum mengerjakan pendataan melalui Aplikasi Dapodik SMA-SMK
2.    Belum melakukan update data pada Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016
3.    Belum melakukan sinkronisasi data Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016
4.    Sinkronisasi terlambat (melewati cut off Tanggal 1 Juni 2016, Pukul 00.00 WIB)
5.    Pengisian data tidak lengkap sehingga tidak terbaca oleh sistem, biasanya disebabkan oleh:
a.    Pada data Rombel, data jurusan/program pengajaran/ program keahlian/paket keahian belum diisi.
b.    Pada data Rombel, data wali kelas belum diisi.
c.    Pada data Rombel, siswa belum dimasukkan ke dalam rombel.
Kepada sekolah yang masuk dalam daftar ini dipersilahkan untuk melengkapi data dan melakukan sinkronisasi paling lambat Tanggal 30 Juni 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:
1.    Data siswa yang akan terhitung adalah data siswa pada semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016.
2.    Data Rombongan Belajar harus diisi dengan lengkap dan benar, utamanya data program pengajaran/program keahlian/paket keahian. Berikut ketentuan pengisian data program pengajaran/program keahlian/paket keahian untuk SMA dan SMK:
a)    SMA KTSP 2006
–    Kelas X = Umum
–    Kelas XI dan XII = IPA/IPS/BAHASA
b)    SMA Kurikulum 2013
–    Kelas X = Bahasa, MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial
–    Kelas XI dan XII = Bahasa, MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial
c)    SMK KTSP
–    Kelas X, XI dan XII = Paket Keahlian
d)    SMK Kurikulum 2013
–    Kelas X = Program Keahlian
–    Kelas XI dan XII = Paket Keahlian
3.    Data Rombongan Belajar harus diisikan WALI KELAS-nya.
4.    Rombongan Belajar harus diisikan lengkap sampai dengan data pembelajaran.
5.    Data siswa harus melalui proses verifikasi dan validasi NISN pada layanan vervalpd.data.kemdikbud.go.id.  Pastikan semua proses vervalpd telah dituntaskan sampai dengan menyelesaikan proses Konfirmasi data pada Tab konfirmasi.

Selanjutnya Operator Dapodik dan juga Kepala Sekolah hendaknya mengecek status update data sekolahnya pada laman : http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/. Kemudian juga mengecek status datanya di : http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id. Dan memastikan proses vervalPD sudah tuntas dilakukan. Apabila menemui kesulitan dalam melakukan proses-proses dimaksud, maka dapat berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan setempat dan Tim Support Dapodik SMA-SMK (daftar Tim Support disini)
Kami mengingatkan kembali bahwa sesuai Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Dapodik, bahwa sekolah  harus melakukan pemutakhiran data/update data Dapodik melalui sinkronisasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. Maka sekolah yang masuk dalam daftar ini juga berpotensi DIHAPUS dari sistem Dapodik karena melanggar ketentuan tersebut dan dianggap sekolah yang sudah tutup/tidak beroperasi. Apabila sekolah dihapus dari sistem Dapodik maka seluruh transaksional sekolah yang menggunakan dasar data Dapodik seperti BOS, PIP, UN, Bansos, Tunjangan Guru, dll akan gugur dan tidak dapat diproses.
Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu serta teman-teman operator sekalian, kami ucapkan terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam Satu Data,
Admin Dapodik SMA-SMK
Daftar SMA  berpotensi tidak menerima BOS triwulan 3
Link Alternatif
Daftar SMK berpotensi tidak menerima BOS triwulan 3
Link Alternatif

Jumat, 17 Juni 2016

Sekedar alternatif solusi Perbedaan data pada Kartu KKS atau Kartu KIP dengan data siswa di Aplikasi Dapodik

perbedaan nama pada Kartu KKS atau Kartu KIP dengan data nama siswa di Aplikasi Dapodik, itu sudah sangat membingungkan kita dalam pengerjaan pendataan KIP tersebut, nah kali ini saya akan membagikan solusi mengatasi data KKS/KIP berbeda dengan data di Dapodik, berikut saya kutip dari sebuah postingan di salah satu Media sosial.



"Dengan keyakinan saya bahwa sebagian besar OPS sudah bekerja semaksimal dan seteliti mungkin tentang data siswa di sekolahnya dalam artian sudah benar-benar mengacu pada dokumen-dokumen kependudukan yang ada seperti Ijazah/Akta Kelahiran/KTP/Kartu Keluarga, maka bila data di dapodik/sekolah ada perbedaan dengan yang ada di KKS/KIP, maka sebaiknya lakukan langkah-langkah teknis sbb :

1. Kenali anak dari keluarga penerima KKS dan KIP, pastikan bahwa mereka adalah benar keluarga atau anak yang dimaksud oleh KKS/KIP tersebut.
2. KKS menjadikan wajib untuk terbitnya KIP, artinya : Setiap anak yang masih bersekolah yang keluarganya mempunyai KKS, maka anak tersebut berhak mendapatkan KIP. Tapi hubungan ini tidak berlaku sebaliknya, karena bisa saja seorang anak mempunyai KIP tapi keluarganya ternyata tidak memiliki KKS (adanya penambahan kuota penerima Beasiswa Miskin dan pengusulan dari dapodik mungkin yang menyebabkan bisa terjadinya kasus ini).

3. Bila sudah dipastikan bahwa keluarga/anak yang dimaksud oleh KIP adalah benar keluarga/anak ybs, tetapi ternyata data di KKS/KIP berbeda dengan yang ada di Dapodik/KK, maka lakukan :

  • Masukan Nomor KIP sesuai dengan yang tertera pada KIP.
  • Untuk Data kependudukan lain (Data Individual siswa dan Ortu), seperti Nama, Tempat/tgl lahir, Nama Ayah dan Ibu tetap gunakan data yang telah ada di Dapodik/KK.
  • Untuk Perbedaan-perbedaan yang ada antara data di KIP/KKS dengan data di Dapodik/KK, maka untuk validasinya bila memang diperlukan atau dipinta oleh pihak penyalur dana KIP, maka sebaiknya pihak sekolah bekerjasama dengan Pihak Pemerintah Desa dimana siswa itu tinggal yaitu melakukan cross chek ulang data tersebut secara bersama-sama dan selanjutnya meminta Surat Keterangan dari Desa tentang perbedaan yang ada.
(Dengan kata lain : Nomor KIP ambil dari kartu KIP, sementara data individual gunakan data Dapodik/KK).

artikel ini Tidak wajib diikuti tapi bila dirasa berguna silahkan untuk diambil manfaatnya.
Terima kasih.