Business

This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 29 April 2015

CARA VERVAL PP PDSP TAHUN 2015 - VERIFIKASI VALIDASI PROSES PEMBELAJARAN

Sistem "Verifikasi dan Validasi Data Proses Pembelajaran" dimaksudkan untuk memastikan konsistensi proses belajar mengajar (PBM) dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan sumber data Dapodik.
Untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi maka perlu dibuatkan suatu aplikasi verifikasi dan validasi yang baik dan mudah dioperasikan oleh pengguna (user friendly). Pada subbab ini akan dijelaskan tatacara penggunaan aplikasi verifikasi dan validasi proses pembelajaran.
A. TAMPILAN AWAL
Aplikasi sistem verifikasi dan validasi proses pembelajaran dijalankan dengan mengakses halaman website http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/vervalpp pada browser, tampilan awal seperti gambar di bawah ini.
  
Ada beberapa fitur aplikasi dalam mengoperasikannya dibutuhkan login (username dan password). Terkait dengan login lakukan regristrasi anggota pada Jaringan pengelola data pendidikan (sumber daya manusia). Bagianbagian pada tampilan awal, adalah sebagai berikut :
·       Menu bar, apabila telah melakukan login maka menu bar Proses dan Formula dapat diakses.
·       Daftar formula/parameter, menampilkan daftar formula/parameter yang tersedia dalam sistem.
·       Login pengelola.
B. DAFTAR FORMULA/PARAMETER
Untuk melihat formula/parameter yang tersedia pada sistem dapat menggunakan scrollbar naikturun, untuk melihat ketererangan detail dari formula/parameter cukup dengan menklik pada nama formula/parameter sehingga akan ditampilkan kotak dialog seperti gambar di bawah ini.
C. LOGIN
Sebelum dapat mengakses aplikasi ini, user harus login terlebih dahulu (mempunyai user id), klik menu login pada menu aplikasi, sehingga tampil halaman login berikut:

Form login user :

1.   Masukan userid anda pada isian username,
2.   Masukan password anda pada isian password,
3.   Klik tombol Log In.
D. PROSES
Merupakan bagian utama pada aplikasi verifikasi dan validasi proses pembelajaran, pada halaman ini ada beberapa bagian yang harus diisi. Untuk melakukan verifikasi dan validasi proses pembelajaran, lakukan langkahlangkah di bawah ini:

1. Tentukan bentuk pendidikan dengan cara menklik tombol combo kemudian pilih satu pada pilihan yang tersedia, perhatikan pada bagian formula/parameter akan ditampilkan sesuai dengan bentuk pendidikan yang terpilih.
2. Tentukan wilayah sekolah yang terbagi menjadi dua yaitu provinsi dan kabupaten/kota, klik tombol combo kemudian pilih provinsi dan kabupaten/kota.
3. Tentukan tahun data dengan memilih tahun data yang tersedia pada pilihan.
4. Beri tanda centang pada kolom eksekusi sesuai dengan formula yang akan dieksekusi.
5. Tekan tombol Eksekusi formula untuk memulai proses, tunggu beberapa saat sampai tampil halaman seperti gambar di bawah ini:
Gambar di atas memperlihatkan ada 2 (dua) formula/parameter yang di centang, untuk setiap hasil proses formula/parameter terbagi menjadi dua bagian yang terdiri dari grafik dan tabel.
1.   Klik nama formula/parameter, sehingga akan ditampilkan data detail dari hasil proses seperti gambar di bawah ini:

2.   Geser scrollbar, sehingga akan terlihat tabel detail data dari grafik dengan bentuk seperti gambar berikut:

Pada tabel detail data dapat dilihat pada kolom indikator untuk masingmasing satuan pendidikan (sekolah), sesuai dengan bentuk pendidikan dan wilayah yang dipilih pada halamanan sebelumnya.
Untuk mencari satuan pendidikan (sekolah) tertentu cukup dengan mengetikan nama sekolah pada bagian search, maka secara otomatis tabel data akan melakukan filtering. Hapus nama sekolah pada bagian search untuk mengembalikan filtering ke posisi awal.
3.   Tabel detail data dapat diekspor kedalam file Ms. Excel, dengan cara menklik gambar icon Ms. Excel disamping tulisan simpan detail data ke.
Pilih Open with, akan mendownload kemudian akan dibuka hasil download secara otomatis, Save File akan mendownload tanpa dibuka. Format Ms. Excel hasil download seperti gambar diberikut:
E. FORMULA
Pada halaman ini akan ditampilkan daftar formula/parameter yang tersedia dalam sistem, seperti tampak pada gambar di bawah ini.
Daftar formula/parameter dikelompokan berdasarkan bentuk pendidikan dan acuan/referensi, sehingga memudahkan dalam mengelolanya. Serta setiap formula/parameter dilengkapi dengan referensi dokumen, untuk menampilkan cukup klik buka file, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini.

Download selengkapnya Panduan Operasional VerVal PP PDSP Kemdikbud RI Tahun 2015 selengkapnya pada links sumber berikut ini. Semoga bermanfaat dan terimakasih… Salam Satu Data Berkualitas…!

Kelanjutan Perkembangan Integrasi Padamu Negeri dengan Dapodik

Integrasi Padamu Negeri dengan Dapodik  - Rencana proses integrasi layanan Padamu Negeri dengan Dapodik 2015 tampakanya semakin mendekati relisasi. Melalui surat edaran tertanggal 28 April 2015, pemerintah menyamaikan informasi penting yang harus kita ikuti perkembangannya, utamanya untuk para operator sekolah.
Seperti kabar yang beredar sebelumnya, bahwa akan ada integrasi atau penggabungan antara layanan Padamu Negeri dengan Dapodik, dan rencan itu semakin kuat dan realisasi sudah dilakukan. Satu hal yang penting dilakukan oleh operator sekolah, segera lakukan Verval NPSN karena verval NPSN merupakan syarat mutrak bagi sekolah dalam hubungannya dengan integrasi Padamu Negeri dengan Dapodik.
Surat Edaran Perkembangan Integrasi Padamu Negeri dengan Dapodik 
Berikut ini informasi yang kami dapatkan mengenai kelanjutan integrasi Padamu negeri dengan Dapodik: 
  1. Jumlah total sekolah yang sudahvmelakukan verval Nomor Pokok Sekolah Nasional di layanan Padamu Negeri sebagai bagian  dari basis referensi proses pada integrasi hingga tanggal 27 April 2015 sejumlah 186.746 sekolah. Itu artinya bahwa data Guru dan Tenaga Kpendidikan ( GTK) dari sejumlah sekolah itu dapat dilihat  dan diakses/diintegrasikan dengan melalui DAPODIK oleh PDSP (Pusat Data dan Statistik Pendidikanmelalui mekanisme Web Services API.
  2. Berdasar data NPSN yang di push oleh PDSP  berjumlah 214.029 ke server layanan Padamu Negeri maka masih ada sisa 27.283 sekolah yang belum dapat diintegrasikan data GTK dari layanan Padamu Negeri ke DAPODIK oleh PDSP sampai pada saat ini.
  3. Kemdikbud menghimbau  kepada semua sekolah agar segera melakukan verval NPSN pada layanan  Padamu Negeri supaya proses integrasi Padamu Negeri dengan DAPODIK bisa berlangsng baik serta lancar sesuai agenda sampai pada 30 Juni 2015 nanti. Jika ada kendala  NPSN yang tidak sesuai silakan hubungi  pengelola PDSP (Helpdesk NPSN) untuk dilakuakn perbaikan dan selanjutnya akan diupdate perbaikan  melalui mekanisme "push data NPSN" kepada server Padamu Negeri oleh PDSP.
  4. Secara khusus bagi  jenjang Taman Kanak-kakan ( TK)  dan sekolah lain dibawah naungan Kemenag, maka untuk sementara belum bisa melakukan verval NPSN, hal ini disebabkan server Padamu Negeri belum menerima update terbaru "push data NPSN"  sekolah tersebut dari PDSP.

Demikian informasi mengenai update intergrasi Padamu Negeri dengan Dapodik April 2015. Mudah-mudahn informasi ini membuat kelegaan operator sekolah, karena 2 tugas digabung menjadi 1.

Perkembangan integrasi data Padamu Negeri dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Perkembangan integrasi data Padamu Negeri dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang rencananya juga untuk dapodik sendiri akan berubah nama menjadi dapodikdasmen, yang diperkirakan untuk dapodikdasmen versi pertama akan launching sekitar awal tahun ajaran baru (tahun pelajaran 2015/2016). 
  admin mau menyampaikan update perkembangan integrasi data padamu negeri dengan dapodik.
mengutip surat tertanggal 28 April 2015, dengan nomor 9887//J1/PR/2015 perihal perkembangan integrasi padamu dengan dapodik, berikut update perkembangan integrasi data padamu dengan dapodik :

  1. Berdasar pada data NPSN yang telah PSDP push sebanyak 214.029 ke server layanan Padamu Negeri, sudah sebanyak 186746 NPSN, sehingga masih tersisa sekitar 27.283 NPSN sekolah yang belum dapat diintegrasikan data dari layanan Padamu Negeri ke DAPODIK oleh PDSP sampai dengan saat ini.
  2. Untuk Sekolah, dalam hal ini khususnya Operator Sekolah (OPS) Segera lakukan Verval NPSN, yang mana tujuan verval NPSN tersebut agar proses integrasi data dari server padamu negeri ke server dapodik berjalan dengan baik. Sehingga untuk data PTK (pendidik dan tenaga kependidikan) juga dapat diintegrasikan. 
  3. Untuk proses rekonsiliasi data PTK dari server padamu negeri ke server dapodik milik PSDP, melaui mekanisme Web services - API.
  4. Secara Khusus disampaikan bahwa untuk guru-guru untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK) serta guru-guru yang bernaung di kementerian Agama (Kemenag) sampai saat ini masih terjadi duplikasi NPSN, sehingga saat ini belum bisa melakukan verval NPSN.

Demikian informasi terkait verval NPSN agar integrasi data padamu negeri ke dapodik PSDP berjalan dengan baik.

Perkembangan integrasi data Padamu Negeri dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Perkembangan integrasi data Padamu Negeri dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang rencananya juga untuk dapodik sendiri akan berubah nama menjadi dapodikdasmen, yang diperkirakan untuk dapodikdasmen versi pertama akan launching sekitar awal tahun ajaran baru (tahun pelajaran 2015/2016). 
  admin mau menyampaikan update perkembangan integrasi data padamu negeri dengan dapodik.
mengutip surat tertanggal 28 April 2015, dengan nomor 9887//J1/PR/2015 perihal perkembangan integrasi padamu dengan dapodik, berikut update perkembangan integrasi data padamu dengan dapodik :

  1. Berdasar pada data NPSN yang telah PSDP push sebanyak 214.029 ke server layanan Padamu Negeri, sudah sebanyak 186746 NPSN, sehingga masih tersisa sekitar 27.283 NPSN sekolah yang belum dapat diintegrasikan data dari layanan Padamu Negeri ke DAPODIK oleh PDSP sampai dengan saat ini.
  2. Untuk Sekolah, dalam hal ini khususnya Operator Sekolah (OPS) Segera lakukan Verval NPSN, yang mana tujuan verval NPSN tersebut agar proses integrasi data dari server padamu negeri ke server dapodik berjalan dengan baik. Sehingga untuk data PTK (pendidik dan tenaga kependidikan) juga dapat diintegrasikan. 
  3. Untuk proses rekonsiliasi data PTK dari server padamu negeri ke server dapodik milik PSDP, melaui mekanisme Web services - API.
  4. Secara Khusus disampaikan bahwa untuk guru-guru untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK) serta guru-guru yang bernaung di kementerian Agama (Kemenag) sampai saat ini masih terjadi duplikasi NPSN, sehingga saat ini belum bisa melakukan verval NPSN.

Demikian informasi terkait verval NPSN agar integrasi data padamu negeri ke dapodik PSDP berjalan dengan baik.

Kelanjutan Perkembangan Integrasi Padamu Negeri dengan Dapodik

Integrasi Padamu Negeri dengan Dapodik  - Rencana proses integrasi layanan Padamu Negeri dengan Dapodik 2015 tampakanya semakin mendekati relisasi. Melalui surat edaran tertanggal 28 April 2015, pemerintah menyamaikan informasi penting yang harus kita ikuti perkembangannya, utamanya untuk para operator sekolah.
Seperti kabar yang beredar sebelumnya, bahwa akan ada integrasi atau penggabungan antara layanan Padamu Negeri dengan Dapodik, dan rencan itu semakin kuat dan realisasi sudah dilakukan. Satu hal yang penting dilakukan oleh operator sekolah, segera lakukan Verval NPSN karena verval NPSN merupakan syarat mutrak bagi sekolah dalam hubungannya dengan integrasi Padamu Negeri dengan Dapodik.
Surat Edaran Perkembangan Integrasi Padamu Negeri dengan Dapodik 
Berikut ini informasi yang kami dapatkan mengenai kelanjutan integrasi Padamu negeri dengan Dapodik: 
  1. Jumlah total sekolah yang sudahvmelakukan verval Nomor Pokok Sekolah Nasional di layanan Padamu Negeri sebagai bagian  dari basis referensi proses pada integrasi hingga tanggal 27 April 2015 sejumlah 186.746 sekolah. Itu artinya bahwa data Guru dan Tenaga Kpendidikan ( GTK) dari sejumlah sekolah itu dapat dilihat  dan diakses/diintegrasikan dengan melalui DAPODIK oleh PDSP (Pusat Data dan Statistik Pendidikanmelalui mekanisme Web Services API.
  2. Berdasar data NPSN yang di push oleh PDSP  berjumlah 214.029 ke server layanan Padamu Negeri maka masih ada sisa 27.283 sekolah yang belum dapat diintegrasikan data GTK dari layanan Padamu Negeri ke DAPODIK oleh PDSP sampai pada saat ini.
  3. Kemdikbud menghimbau  kepada semua sekolah agar segera melakukan verval NPSN pada layanan  Padamu Negeri supaya proses integrasi Padamu Negeri dengan DAPODIK bisa berlangsng baik serta lancar sesuai agenda sampai pada 30 Juni 2015 nanti. Jika ada kendala  NPSN yang tidak sesuai silakan hubungi  pengelola PDSP (Helpdesk NPSN) untuk dilakuakn perbaikan dan selanjutnya akan diupdate perbaikan  melalui mekanisme "push data NPSN" kepada server Padamu Negeri oleh PDSP.
  4. Secara khusus bagi  jenjang Taman Kanak-kakan ( TK)  dan sekolah lain dibawah naungan Kemenag, maka untuk sementara belum bisa melakukan verval NPSN, hal ini disebabkan server Padamu Negeri belum menerima update terbaru "push data NPSN"  sekolah tersebut dari PDSP.

Demikian informasi mengenai update intergrasi Padamu Negeri dengan Dapodik April 2015. Mudah-mudahn informasi ini membuat kelegaan operator sekolah, karena 2 tugas digabung menjadi 1.

SK TPG GURU TK NON PNS 2015 Lengkap Se-Indonesia

Setelah menyalurkan berbagai tunjangan, baik tunjangan sertifikasi, tunjangan fungsional dan tunjangan khusus  bagi PTK dibawah naungan Pendidikan Dasar, Kemdikbud kali ini juga telah mengeluarkan SK Tunjangan Profesi Guru bagi Guru Taman Kanak-kanak  Non PNS 2015.
Pengumuman mengenai Surat Keputusan penyaluran tunjangan sertifikasi ini diupload oleh admin website resmi PPTK PAUDNI pada tanggal 28 April 2015.
Besar tunjangan sertifikasi bagi guru TK non PNS adalah Setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru non PNS yang memiliki SK Inpassing dan Rp. 1.500.000, bagi guru non PNS yang belum memperoleh SK Inpassing serta dikenakan PPh 21 sesuai dengan undang-undang.
Dijelaskan bahwa telah terbit SK penetapan calon penerima TPG (tunjangan profesi ) Guru TK NON PNS tahun anggaran 2015 yang sudah  dilengkapi Surat Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Untuk melihat SK yang sudah diupload ini, silahkan klik maka akan otomatis terunduh.
1. ACEH
2. BALI
3. BANGKA BELITUNG
4. BANTEN
5. BENGKULU
6. DI YOGYAKARTA
7. DKI JAKARTA
8. GORONTALO
9. JAMBI
10. JAWA BARAT
13. KALIMANTAN BARAT
14. KALIMANTAN SELATAN
15. KALIMANTAN TENGAH
16. KALIMANTAN TIMUR
17. KALIMANTAN UTARA
18. KEPULAUAN RIAU
19. LAMPUNG
20. MALUKU UTARA
21. MALUKU
22. NUSA TENGGARA BARAT
23. NUSA TENGGARA TIMUR
24. PAPUA BARAT
25. PAPUA 26. RIAU
27. SULAWESI BARAT
28. SULAWESI SELATAN
29. SULAWESI TENGAH
30. SULAWESI TENGGARA
31. SULAWESI UTARA
32. SUMATERA BARAT
33. SUMATERA SELATAN
34. SUMATERA UTARA
JAWA TENGAH PART 1
JAWA TENGAH PART 2
JAWA TIMUR PART 1
JAWA TIMUR PART 2
JAWA TIMUR PART 3
JAWA TIMUR PART 4

Cukup mudah cara melihatnya. Silahkan klik link tersebut, kemudian secara otomatis SK TPG GURU TK NON PNS 2015  ini akan tersimpan dalam ekstensi PDF. untuk membuka hasil download, silahkan klik CTRL+J secara bersama, nanti akan muncul file hasil download anda.
Informasi terbaru ini akmi ambil dari laman resmi PPTK Paudni.
Selain info diatas, dibawah ini juga ada beberapa link yang berhubungan dengan aneka tunjangan PPTK PAUDNI.

  1. TUNJANGAN KUALIFIKASI
  2.  guru bantu
  3. fungsional belum mencairkan 2014
  4.  KHUSUS
Semoga informasi tentang SK TPG GURU TK NON PNS 2015 bermanfaat bagi anda dan bisa segera dibagikan untuk diinformasikan kepada yang lain.
 
 
sumber :http://infokepegawaian.blogspot.com

Guru Wajib Melek TIK


Guru yang profesional harus mampu memanfaatkan TIK dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.  Teknologi Informatika dan Komunikasi  mencakup dua hal penting yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Informasi artinya penerangan, pemberitahuan kabar atau berita. Teknologi informasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penggunaan alat bantu dalam menyampaikan  informasi atau kabar. Sedangkan komunikasi adalah  perhubungan,  pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud bisa
dipahami.
Karena itu teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat untuk mengirim  dan menerima pesan atau berita. Pengertian para peserta didik saat ini bahwa teknologi informatika dan komunikasi adalah yang berkaitan dengan media komputer atau laptop bahkan berbasis internet.  Singkatnya Guru harus mampu memanfaatkan komputer/laptop bahkan internet dalam pembelajaran, dengan segala kreativitasnya.

Penggunaan TIK dalam Pendidikan
Membuat (to create),
Menyimpan (to store),
Menyebarkan (to disseminate),
Memperkaya (to Enrichment),
Membantu komunikasi pengajar-siswa, pengajar-pengajar, siswa-siswa (to Communicate),
Membantu pelaksanaan proses belajar mengajar (to support).
Mempermudah akses (to accessibility) ke materi pembelajaran.
Menjadi Pusat Sumber Belajar (to centered learning)

Salah satu contoh penggunaan TIK dalam media pembelajaran berbasis TIK
Saat ini, bahan ajar banyak disimpan dalam format digital dengan model yang beragam seperti multimedia. Para peserta didik-instruktur dan peserta didik-secara aktif bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya.

Setiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti setiap harinya
Transaksi dan interaksi antara-stakeholder memerlukan pengelolaan back-office yang kuat Kualitas lanyanan pada pengelolaan administrasi pendidikan seharusnya ditingkatkan secara bertahap
Orang merupana sumber daya yang sangat bernilai sekaligus terbatas dalam institusi

Proses pembelajaran seharusnya dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Perbedaan letak geografis seharusnya tidak menjadi batasan pembelajaran. “The network is the school” akan menjadi fenomena baru didalam dunia pendidikan. PP 74 Tahun 2008 tentang guru hal ini juga linear pada peraturan menteri, Permendiknas No.16/2007 ttg Standar Kualifikasi Akademik & Kompetensi Guru
Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI, Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK:
Kompetensi Pedagogik No.5: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
Kompetensi Profesional No.24: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri

sinkronisasi data antar server di PDSP dengan server DAPODIK

mengutif dari taufik lone
Pemberian NISN kepada Peserta didik dilakukan, ketika OPS meng-entri-kan data peserta didik bersangkutan melalui aplikasi dapodik yang pada akhirnya di sync, Proses ini berjalan secara automaticly, yang perlu diketahui adalah setiap kali setelah melakukan sync, data tidak langsung berubah, masih harus menunggu sinkronisasi data antar server di PDSP dengan server DAPODIK, dan lama proses tergantung besarnya transaksi data, secara system, sinkronisasi anatr server dilakukan setiap 2 jam sekali dan malam hari global sinkronisasi yang dilakukan pada pukul 22:30 sampai dengan 03:00 WIB, paa saat global sync antar server ini diharapkan tidak ada aktifitas verval,,,
Hal lain yang perlu diketahui, aplikasi pencarian NISN online di alamat http://nisn.data.kemdikbud.go.id adalah salah satu fitur pendukung yang bisa dimanfaatkan OPS untuk melukan check dan re-Check hasil kerja OPS,

JADWAL PENCAIRAN TUNJANGAN FUNGSIONAL 2015

Tunjangan fungsional non PNS 2015 akan dicairkan pada bulan April dan Juni tahun 2015. Pencairan tunjangan ini dilakukan dalam 2 tahap. Untuk tahap 1 penyaluran paling lambat bulan April 2015, dan untuk tahap 2 paling lambat bulan Juni 2015. Informasi ini bersumber dari Juknis Tunjangan Fungsional non PNS 2015.
Untuk besaran tunjangan ini adalah Rp. 300.000, per orang tiap bulan, dan dikenai pajak penghasilan berdasar Pasal 21 UU  Nomor 7 Tahun 1983 menenai Pajak Penghasilan sebagaimana telah mengalami perubahan  terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Sumber dana tunjangan fungsional non PNS berasal dari APBN Tahun Anggaran( TA)   2015 yang dialokasikan dalam DIPA Direktorat P2TK Dikdas TA  2015. Subsidi Tunjangan Fungsional diberikan kepada guru bukan PNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Beberapa persyaratan pengajuan tunjangan fungsional ini adalah:

  1. Telah memiliki NUPTK( Nomor Unik Pendidik danTenaga Kependidikan).
  2. Prioritas utama adalah  guru yang JJMnya > 24 jam tatap muka tiap minggu dan diangkat sebelum diberlakukan UU No 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen dan mengajar pada salah satu satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dibuktikan dengan SK (Surat Keputusan)  Pengangkatan yang dibuat oleh penyelenggara pendidikan;
  3. Yang diutamakan adalah guru yang mengaja rmapel yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan dibuktikan pada  sistem  Dapodik( data pokok pendidikan)  atau bisa dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah dan sudah  di verifikasi oleh Dinas Pendidikan Prov/ Kab /Kota;
  4. Prioritas utama adalah guru dalam jabatan yang memiliki kualifikasi S-1/D-IV atau Guru dalam jabatan yang kebetulan mendapat kesempatan peningkatan kualifikasi pendidikan  ke S-1/D-IV.
  5. Guru yang dimaksud pada nomor 2 di atas yang sudah  mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah daerah, masih bisa   mendapatkan subsidi tunjangan fungsional.
  6. Guru dalam jabatan non PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Selanjutnya mekanisme penetapan dan pendistribusian kuota tunjangan fungsional non PNS 2015 adalah sebagai berikut:
  1. Guru yang masuk sebagai nominasi penerima subsidi TF 2015 adalah semua guru yang berdata  valid dalam Dapodikdas.
  2. Pemerintah  telah menentukan kuota nasional  2015 untuk guru jenjang Dikdas mencapai 59.916 orang. 
  3. Penentuan daftar nominasi penerima subsidi TF 2015 berdasar data guru yang sudah valid pada Dapodikdas per tgl 18 Maret 2015 sesuai dengan kriteria serta skala prioritas yang ditetapkan didalam Petunjuk Teknis ini dengan pertimbangan kesesuaian jumlah guru dengan kebutuhan guru pada   tingkat satuan pendidikan.
  4. Dinas Pendidikan Kab /Kota  mendapat  hak untuk membatalkan nominasi subsidi tunjangan fungsional jika guru  bersangkutan tidak memenuhi pesrsyaratant, secara online dengan melalui aplikasi SIM Tunjangan dalam waktu 7 hari kalender setelah ditentukannya daftar nominasi penerima subsidi TF 2015.
  5. Sesudah  melewati batas waktu 7 hari setelah ditentukan nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional, maka Pemerintah akan segera  penerima subsidi TF 2015 berdasar urutan prioritas sesuai dengan kuota  masing-masing kab /kota.
Sesuai penjelasan mekanisme di atas, kemungkinan jadwal penyaluran subsidi tunjangan fungsional non PNS 2015 dilaksanakan dalam 2 tahap:
  • Tahap 1 paling lambat akhir  April 2015.
  • Tahap 2 paling lambat akhir Juni 2015.
Namun untuk semntara masih wilayah Jawa Tengah, secara bertahap akan digulirkan pada daerah lain
Itulah beberapa hal mengenai mekanisme penyaluran tunjangan fungsional non PNS 2015. Semoga bermanfaat.

Hubungan Data Dapodik Dan NIEP (Tugas Baru OPS)

Data Dapodik memang menjadi satu-satunya sumber acuan pendataan yang diambil oleh pihak kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) pada tahun 2015 ini. Oleh karenanya semakin valid data yang dikirim sekolah melalui aplikasi dapodikdas ke PDSP, maka data tersebut dirangkum menjadi kumpulan indikator-indikator pendidikan yang menggambarkan profil satuan pendidikan mulai dari PAUD, Dasar dan menengah.
Adapun Website yang bertugas mengumpulkan data-data seluruh satuan pendidikan tersebut dikenal dengan National Indicators for Education Planning (NIEP) yang dapat anda kunjungi langsung melalui alamat berikut : http://niep.data.kemdikbud.go.id/. Fungsi dari NIEP adalah untuk mengetahui Apakah data sudah mengalir dari server dapodik ke Data Warehouse "NIEP" dalam bentuk indikator dan variabe. (sumber :PDSP)
Untuk tahap sekarang website NIEP kemendikbud tersebut memang masih tahap pengembangan dan proses pengembangan data dari hasil pengelolaan Dapodik. Dalam hal ini data yang di update oleh operator sekolah melalui aplikasi dapodik akan mempengaruhi profil indikator pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, provinsi dan Nasional secara otomatis.
Menurut saya kedepannya nanti pekerjaan kita sebagai operator sekolah akan bertambah dua. Yaitu verval proses pembelajaran dan cek data dapodik ke warehouse melalui NIEP. Lalu bagaimana dengan kita ? apakah sanggup dengan pekerjaan yang menurut saya memiliki tanggung jawab yang besar. Mungkin jawabannya kita kembalikan ke persepsi perindividu.
Untuk Rangkuman Penjelasan singkat tentang konfigurasi System NIEP dengan Dapodik silahkan lihat gambar di bawah
gambar konfigurasi system dapodik dan NIEP

Hubungan Data Dapodik Dan NIEP (Tugas Baru OPS)

Data Dapodik memang menjadi satu-satunya sumber acuan pendataan yang diambil oleh pihak kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) pada tahun 2015 ini. Oleh karenanya semakin valid data yang dikirim sekolah melalui aplikasi dapodikdas ke PDSP, maka data tersebut dirangkum menjadi kumpulan indikator-indikator pendidikan yang menggambarkan profil satuan pendidikan mulai dari PAUD, Dasar dan menengah.
Adapun Website yang bertugas mengumpulkan data-data seluruh satuan pendidikan tersebut dikenal dengan National Indicators for Education Planning (NIEP) yang dapat anda kunjungi langsung melalui alamat berikut : http://niep.data.kemdikbud.go.id/. Fungsi dari NIEP adalah untuk mengetahui Apakah data sudah mengalir dari server dapodik ke Data Warehouse "NIEP" dalam bentuk indikator dan variabe. (sumber :PDSP)
Untuk tahap sekarang website NIEP kemendikbud tersebut memang masih tahap pengembangan dan proses pengembangan data dari hasil pengelolaan Dapodik. Dalam hal ini data yang di update oleh operator sekolah melalui aplikasi dapodik akan mempengaruhi profil indikator pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, provinsi dan Nasional secara otomatis.
Menurut saya kedepannya nanti pekerjaan kita sebagai operator sekolah akan bertambah dua. Yaitu verval proses pembelajaran dan cek data dapodik ke warehouse melalui NIEP. Lalu bagaimana dengan kita ? apakah sanggup dengan pekerjaan yang menurut saya memiliki tanggung jawab yang besar. Mungkin jawabannya kita kembalikan ke persepsi perindividu.
Untuk Rangkuman Penjelasan singkat tentang konfigurasi System NIEP dengan Dapodik silahkan lihat gambar di bawah
gambar konfigurasi system dapodik dan NIEP

Selasa, 28 April 2015

Kementerian Agama (Kemenag) akan memberikan Tunjangan Khusus bagi guru RA/Madrash baik PNS maupun Non-PNS

Pada Tahun 2015 ini Kementerian Agama (Kemenag) akan memberikan Tunjangan Khusus bagi guru RA/Madrasha baik PNS maupun Non-PNS. Untuk guru RA/Madrasha Non-PNS akan mendapat tunjangan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 0rang per bulan dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari 2015 sehingga total penerimaan untuk satu tahun sebesar Rp. 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)
Sedangkan untuk guru RA/Madrasah PNS akan mendapat tunjangan sebesar Rp. 1.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per-orang per-bulan, dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai Januari 2015), sehingga total penerimaan untuk satu tahun adalah Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
Pemberian tujangan khusus ini merupakan upaya perbaikan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi Guru PNS dan Bukan PNS untuk mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja guru RA/Madrasah.
Namun tidak semua guru RA/Madrasah dapat menerima tunjangan khusus ini karena tunjangan khusus ini hanya akan diberikan kepada guru RA/Madrasah yang bertugas di daerah khusus yakni sebagai kompensasi dan apresiasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai guru RA/Madrasah di daerah khusus. Dengan demikian diharapkan tujuan dan sasaran peningkatan mutu pendidikan RA/madrasah, terutama yang di daerah khusus dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.
Informasi tersebut kami dapat seiring dengan telah diterbitkanya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1023 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS dan Bukan PNS Pada Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah Tahun 2015.
 DOWNLOAD JUKNIS TUNJANGAN KHUSUS
Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daearah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang sedang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain, dan/atau pulau kecil terluar.
Bagi segenap rekan-rekan guru yang kebetulan merasa bertugas di daerah khusus sesuai dengan salah satu kriteria yang kami sebutkan diatas maka silahkan download juknisnya untuk dipelajari dan dipahami lebih lanjut terutama mengenai penetapan penerima dan mekanisme pelaksanaanya. (sumber : www.abdimadrasha.com)

POS Ujian Sekolah Tahun 2014/2015 SD/MI SDLB dan Paket A

Prosedur Operasional Standar/POS Ujian Sekolah pada sekolah dasar madrasah ibtidaiyah,SDLB dan penyelenggara program paket tahun pelajaran 2014/2015 Ujian SD/MI Peraturan Ka.Balitbang Nomor 009/H/HK/2015 Tentang POS Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Pada SD/MI, SDLB, dan Program Paket A/ULA 2014/2015.

Peserta ujian sekolah/Madrasah dengan persyaratan peserta ujian sekolah sebagai berikut;
1. telah atau pernah berada pada tahun terkhir pada SD/MI SDLB Paket A.
2. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar
3. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SD/MI SDLB Paket A. mulai semester 1 kelas IV hingga  semester 1 kelas VI.
Sebagai Latihan Silahkan klik Download Soal Uji coba/Try Out Ujian Sekolah
4 .berhalangan mengikuti US/M disatuan pendidikan yang bersangkutan dengan alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti US/M.
5. tidak lulus US/M periode mei 2015 atau Ujian sekolah pada tahun sebelumnya khusus untuk program paket A.
[Baca Juga Download Kisi-Kisi Ujian Sekolah Tahun 2014/2015]
POS Ujian Sekolah Tahun 2014/2015 SD/MI SDLB dan Paket A
Satuan pendidikan mendaftarkan peserta US SD/MI SDLB dengan format yang telah dibakukan oleh pemerintah provinsi dengan salah satu syarat satuan pendidikan telah mengirimkan daftar peserta US ke pemerintah kabupaten kota dan kantor kementrian agama,
[Lihat POS UN  SMP/MTS/SMA/SMK Tahun 2014/2015]

Melakukan validasi DNS atau daftar nominasi dan mengirimkan hasil validasi tersebut ke pemerintah kabupaten kota. Pemerintah Kabupaten Kota dan Kementrian agam sesuai dengan kewenangan melakukan finalisasi dan mencetak serta mendistribusikan DNT/daftar nominasi tetap beserta, Download Kartu Peserta Ujian Sekolah

Pimpinan satuan pendidikan menandatangi dan membubuhkan stempel pada kartu peserta US/M yang telah ditempelkan foto peserta.
Lebih lengkapnya menyangkut tata tertib Ujian sekolah dan sebagainya, klik tautan dibawah ini untuk mengunduh POS ujian sekolah tahun 2014/2015

Revisi Pos Ujian Sekolah Madrasah Pada SD/ MI, SDLB Dan Program Paket A/ ULA Tahun Pelajaran 2014-2015...Operasional Standar Penyelengaraan Ujian Sekolah/ Madrasah Pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Dan Penyelenggara Program Paket A/ ULA Tahun Pelajaran 2014/2015
Download POS Ujian Sekolah SD/MI SDLB Paket A

Permendikbud No 4 Tahun 2015 Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran dan Pembimbingan

Guru piket,ekstra,pembina pramuka,wali kelas akan diakui JJM nya hal ini berkaitan dengan Permendikbud no 4 tahun 2015 tentang EKUIVALENSI KEGIATAN PEMBELAJARAN/PEMBIMBINGAN BAGI GURU YANG BERTUGAS PADA SMP/SMA/SMK YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013 PADA SEMESTER PERTAMA MENJADI KURIKULUM TAHUN 2006 PADA SEMESTER KEDUA TAHUN PELAJARAN 2014/2015


Beban belajar peserta didik SMP berdasarkan Struktur Kurikulum 2013 meliputi sepuluh mata pelajaran berjumlah 38 jam pembelajaran per minggu. Pada struktur kurikulum SMA:
a. Beban belajar peserta didik Kelas X SMA berdasarkan Kurikulum 2013 meliputi dua belas mata pelajaran yang berbeda pada peminatan MIPA dan IPS, sebelas mata pelajaran yang berbeda pada peminatan Bahasa dan Budaya dengan minimal 42 jam pelajaran per minggu.
b. Beban belajar peserta didik Kelas XI dan Kelas XII SMA berdasarkan Kurikulum 2013 meliputi dua belas mata pelajaran yang berbeda pada peminatan MIPA dan IPS, sebelas mata pelajaran yang berbeda pada peminatan Bahasa dan Budaya dengan minimal 44 jam pelajaran per minggu.
Pada struktur kurikulum SMK:
Beban belajar peserta didik SMK berdasarkan Kurikulum 2013 sesuai dengan kelompok peminatan yang mengacu pada Spektrum Keahlian yang mencakup Bidang Keahlian, Program Keahlian, dan Paket Keahlian dengan jumlah 48 jam pembelajaran per minggu.

Peserta didik SMP/SMA/SMK berdasarkan Kurikulum 2013 mendapat layanan bimbingan dan konseling dari guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.
Peserta didik SMP/SMA/SMK berdasarkan Kurikulum 2013 mendapat layanan bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi/Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (TIK/KKPI) dari guru TIK/KKPI.
Satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.

Ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diakui paling banyak 25% beban mengajar guru atau 6 jam tatap muka per minggu yang dibuktikan dengan bukti fisik.

Bukti fisik ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa fotokopi/salinan yang dilegalisasi oleh kepala sekolah dan disampaikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya untuk diverifikasi.


Download Permendikbud no 4 Tahun 2015
Dinas pendidikan melaporkan hasil verifikasi ke Direktorat terkait yang menangani guru

3 Aplikasi Pendataan PDSP

Tiga aplikasi yaitu Jaringan Pengelola Data Pendidikan, Pengelolaan Data Referensi Wilayah, dan e-Verval Master Satuan Pendidikan. Pengembangan tiga aplikasi ini bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), baik di jenjang Pendidikan Dasar yang biasa disebut Dapodikdas, maupun di jenjang Pendidikan Menengah yaitu Dapodikmen..hal ini disampaikan Yudhantara Bayu Ristadi Pinem, Admin Data Base Satuan Pendidikan, PDSP, Kemendikbud, pada acara Training of Trainers (ToT) Sistem Pendataan Pendidikan Dasar angkatan IV di Hotel New Ayuda, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 7 April 2015.
“Kenapa kita membuat jaringan pengelola data pendidikan? itu karena komunikasi kita selama ini kurang lancar, baik itu antarlini di pusat, antarlini di daerah, bahkan lintaslini. Maka dari itu kita membuat media komunikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan ini,” ujar pria yang akrab disapa Yudha ini.
sdm
Beranda Aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan
Menurut Yudha, ketika di antara pengelola data saling kenal, akan tercipta sebuah kepercayaan yang mendorong sharing data.
Dalam aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan ini, terdapat beragam menu yang disajikan. Pertama, Instansi yang meliputi instansi tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Kedua, kegiatan yang meliputi pelatihan, workshop, bimtek, dan sosialisasi. Ketiga, anggota yang dibagi dua, yaitu rekap anggota menurut instansi dan tugas. Keempat, sebaran yang berisi tentang informasi sebaran pengelola data di seluruh Indonesia. Kelima, registrasi anggota yang berisi tentang kantor dinas, kantor agama, UPTD, dan operator sekolah. Keenam, status pendaftaran. Ketujuh, login.
Yudha menambahkan, tidak semua orang dapat mengetahui detail isi aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan, seperti kontak person pengelola data PDSP. Hanya pengelola data pokok pendidikan tertentu yang dapat mengetahuinya dengan memperoleh username dan password terlebih dahulu.
“Nah, untuk mengetahui kontak person itu harus menggunakan login. Karena kontak person itu merupakan hal yang sangat privasi,” ujarnya.
Aplikasi yang kedua adalah Pengelolaan Data Referensi Wilayah. Yudha menjelaskan, latar belakang kelahiran aplikasi ini karena fenomena pemekaran wilayah di Indonesia yang cukup dinamis, yang apabila tidak diiringi dengan sistem pendataan yang up to date, akan menghasilkan data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ujungnya, akan berakibat pada kebijakan yang tidak tepat sasaran.
wilayah
Beranda Aplikasi Pengelolaan Data Referensi Wilayah
Yudha mencontohkan, bila Kemendikbud menggunakan data tahun 2013 untuk kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 pada sebuah daerah yang pada rentang waktu tahun 2013 – 2015 terjadi pemekaran, maka akan ada satu daerah yang tidak mendapatkan BOS. Karena daeah itu tidak terdata.
“Pemekaran di daerah itu kan cepat, kita harus mengakomodir pemekaran tersebut. Kita juga mencoba integrasi dengan kementerian PDT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi, red),” tegas Yudha.
Aplikasi yang ketiga adalah e-Verval Master Satuan Pendidikan. Menurut Yudha, aplikasi ini merupakan mekanisme verifikasi dan validasi identitas satuan pendidikan. Pola verifikasi dan validasi identitas satuan pendidikan dilakukan melalui cek SK izin operasional satuan pendidikan, cek foto satuan pendidikan, dan cek titik koordinat satuan pendidikan.
vervalsp
Beranda Aplikasi e-Verval Master Satuan Pendidikan.
“Kita harus memastikan bahwa satuan pendidikan itu benar-benar ada. Nah, mekanisme vervalsp ini juga untuk mengakomodir updating terkait dengan data tersebut,” ujar Yudha, yang berharap agar para pengelola data di kabupaten/kota dapat mengisi data dengan baik dan benar agar kebijakan yang dilahirkan tepat sasaran.*

sumber :http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/tiga-aplikasi-pendataan-pdsp/

Surat Edaran Dirjen Dikdas & Dirjen Dikmen tentang UN Siswa SPK

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1235/C/KP/2015 dan 1614/D/KP/2015 tentang Ujian Nasional Bagi Peserta Didik pada satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
Unduh dokumen, klik di sini.

sumber :http://dikdas.kemdikbud.go.id/

Penentuan nominasi penerima TF 2015, berdasarkan Dapodik per tanggal 18 Maret 2015

Tunjangan fungsional (TF) tahun 2015 merupakan program pemberian subsidi kepada guru Non PNS  yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Besaran TF 2015 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemerintah menentukan kuota nasional tahun 2015 bagi guru jenjang pendidikan dasar sebanyak 59.916 orang. Kuota nasional akan didistribusikan menjadi kuota kab/kota secara proporsional berdasarkan nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional.
  Penentuan nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional berdasarkan data guru yang sudah valid pada Dapodikdas per tanggal 18 Maret 2015 sesuai dengan kriteria dan skala prioritas yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini dengan mempertimbangkan kesesuaian jumlah guru dengan kebutuhan guru di tingkat satuan pendidikan.

Kriteria guru penerima TF non PNS tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Mepunyai NUPTK.
2. Diprioritaskan kepada guru yang memiliki jam mengajar lebih dari 24 jam tatap muka per minggu dan diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan;
3. Diutamakan bagi guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan dibuktikan dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik) atau melalui surat keterangan dari kepala sekolah dan telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota;
4. Diprioritaskan kepada guru dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/D-IV atau Guru dalam jabatan yang sedang mendapat kesempatan peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
5. Guru yang dimaksud pada angka 2 di atas yang telah mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah daerah, masih memungkinkan untuk mendapatkan subsidi tunjangan fungsional.

Ini konsekuensi yang harus diterima, jika tolak isi Aplikasi Dapodik

Penjaringan 3 (tiga) entitas pendidikan yaitu peserta didik (PD), satuan pendidikan (SP), dan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah menjadi kebijakan nasional. Data pada aplikasi Dapodik dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan terkait pengembangan dan peningkatan pendidikan nasional, di antara nya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan guru, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Namun sangat disayangkan, masih ada sejumlah sekolah yang tidak mendukung kebijakan ini. Mereka menolak mengisi Dapodik. Akibatnya, identitas siswa, guru, dan PTK di sekolah itu tak terdata di Kemendikbud.
Dirjen Pendidikan Dasar telah membuat kebijakan mengenai sekolah yang menolak mengisi aplikasi Dapodik.
“Tidak hanya tidak menerima dana BOS dan tunjangan guru, juga tidak diperbolehkan mengikuti event baik nasional maupun internasional,” kata Supriyatno, Ka Subag Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Ditjen Dikdas (30/03).
Kewajiban mengisi aplikasi Dapodik, lanjut nya, juga ditujukan kepada sekolah berlabel internasional yang kini menjadi Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK). Bahkan, Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) juga wajib mengisi Dapodik.

ISTILAH HONORER, PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAN GURU TIDAK TETAP (GTT) TIDAK AKAN ADA LAGI

Istilah honorer, pegawai tidak tetap (PTT), dan guru tidak tetap (GTT) tidak akan ada lagi bila Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nantinya diterbitkan. Saat ini Rancangan PP PPPK masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

“Kita masih menunggu PP PPPK-nya turun. Kalau sudah turun, otomatis tidak ada lagi istilahhonorer, PTT, GTT, dan sejenisnya. Yang ada hanyalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) PPPK,” kata Kabid Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Syamsul Rizal kepada JPNN, Kamis (19/2).

Sebagai pegawai ASN, lanjutnya, PPPK proses rekrutmennya juga melalui tes. Tesnya, bisasama dengan seleksi CPNS, bisa juga berbeda. Selain itu disesuaikan dengan formasi dan spesifikasi.

Kelebihan lainnya, pegawai PPPK tidak dibatasi umur dan langsung menduduki jabatan fungsional sesuai formasi yang dibutuhkan. Syamsul mencontohkan, seorang guru madya yang telah pensiun bisa saja masuk PPPK, asalkan formasinya ada.

“Kalau gurunya lulus tes, yang bersangkutan langsung jadi guru madya dan tidak memulai dari nol lagi,” ujarnya.

Demikian juga seorang guru besar di perguruan tinggi, walau sudah pensiun namun bila tenaganya masih dibutuhkan bisa masuk PPPK dengan jabatan sama.

“Jabatan PPPK tidak dari bawah, bisa saja dari atas. Ini keuntungan PPPK

Perhitungan Beban Kerja Guru Dan Tugas Tambahan Yang Diakui Sesuai Aturan

Perhitungan beban kerja guru dan tugas tambahan sebagai syarat tervalidasi nya dan diakuinya beban seorang guru mengajar dan tugas tambahan yang di ampunya demi terbitnya tunjangan sktp, tun sertifikasi, akademik, fungsional dsb, validitas data INFO PTK diambil dari hasil sinkronisasi dapodikdas, dengan ketentuan JJM Diakui,JJM Linear sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
1. Guru tanpa tugas tambahan adalah 24 s.d 40 jam tatap muka dalam 1 minggu (Psl 52 (2)), dilaksanakan minimal 6 jam tatap muka pada sekolah tempat tugas sebagai guru tetap (Psl 52 (3)

2. Guru yang mendapat tugas tambahan :
a) Kepala sekolah minimal 6 jam tatap muka dalam 1 minggu atau membimbing minimal 40 orang siswa bagi kepala sekolah yang berasal dari guru BK/konselor (Psl 54 (1))
b) Wakil kepala sekolah minimal 12 jam tatap muka dalam 1 minggu atau membimbing minimal 80 orang siswa bagi kepala sekolah yang berasal dari guru BK/konselor (Psl 54 (2))
c) Kepala program keahlian (SMK) minimal 12 jam tatap muka dalam 1 minggu (Psl 54 (3))
d) Kepala perpustakaan minimal 12 jam tatap muka dalam 1 minggu (Psl 54(2 )
e) Kepala laboratorium dan bengkel/unit produksi (SMK) minimal 12 jam tatap muka dalam 1 minggu (Psl 54 (5))



3. Guru BK membimbing minimal 150 siswa per tahun pada satu atau lebih sekolah (Psl 54 (5))
WAKIL KEPALA SEKOLAH
1. Jumlah wakil kepala sekolah maksimal 4 orang yang terdiri dari Urusan Kurikulum, Urusan Kesiswaan, Urusan Sarana Prasarana, dan Urusan Hubungan Masyarakat (Instrumen PK tugas tambahan guru pada Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010)

2. Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 (Standar Pengelolaan) :
a) SD tidak memiliki wakil kepala sekolah
b) SMP memiliki 1 wakil kepala sekolah
c) SMA memiliki 3 wakil kepala sekolah (Kurikulum, Kesiswaan, dan Sarana Prasarana)
d) SMK memiliki 4 wakil kepala sekolah (Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, dan Hu- bungan Industri)


3. Berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor 541/C.C3/Kep/MN/2004 tentang Pedoman Tipe SMP :
a) Tipe A (? 27 rombel) : memiliki 3 wakil kepala sekolah
b) Tipe A1 (24-26 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
c) Tipe A2 (21-24 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
d) Tipe B (18-20 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
e) Tipe B1 (15-19 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
f) Tipe B2 (12-14 rombel) : memiliki 1 wakil kepala sekolah
g) Tipe C (9-11 rombel) : memiliki 1 wakil kepala sekolah
h) Tipe C1 (6-8 rombel) : tidak memiliki wakil kepala sekolah
j) Tipe C2 (3-5 rombel) : tidak memiliki wakil kepala sekolah

4. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dan SK Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor 541/C.C3/Kep/MN/2004 :
a) SMA/SMK memiliki 4 wakil kepala sekolah (Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, dan Hubungan Masyarakat)
b) SMP berdasarkan tipe sekolah :
(1) Tipe A (? 27 rombel) : memiliki 4 wakil kepala sekolah
(2) Tipe A1 (24-26 rombel) : memiliki 3 wakil kepala sekolah
(3) Tipe A2 (21-24 rombel) : memiliki 3 wakil kepala sekolah
(4) Tipe B (18-20 rombel) : memiliki 3 wakil kepala sekolah
(5) Tipe B1 (15-19 rombel) : memiliki 3 wakil kepala sekolah
(6) Tipe B2 (12-14 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
(7) Tipe C (9-11 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
(8) Tipe C1 (6-8 rombel) : memiliki 1 wakil kepala sekolah
(9) Tipe C2 (3-5 rombel) : memiliki 1 wakil kepala sekolah
c) SD tidak memiliki wakil kepala sekolah

KEPALA PERPUSTAKAAN
(Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah) Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang dapat mengangkat kepala perpustakaan, jika memiliki:
1. Tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, disepakati: minimal 1 orang
2. Rombongan belajar (rombel) lebih dari enam, disepakati: minimal 6 rombel
3. Koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan, disepakati: minimal 500 judul

KETENTUAN KEPALA LABORATORIUM/BENGKEL
(Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana)
SEKOLAH DASAR
1. Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas.
2. Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.
3. Setiap satuan pendidikan dilengkapi sarana laboratorium IPA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
1. Ruang laboratorium IPA berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
2. Ruang laboratorium IPA dapat menampung minimum satu rombongan belajar
3. Rasio minimum luas ruang laboratorium IPA 2,4 m/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m2 termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m2. Lebar minimum ruang laboratorium IPA 5 m.
4. Ruang laboratorium IPA dilengkapi dengan fasilitas untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
5. Tersedia air bersih.
6. Ruang laboratorium IPA dilengkapi sarana

SEKOLAH MENENGAH ATAS
A. Ruang Laboratorium Biologi
1) Ruang laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
2) Ruang laboratorium biologi dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
3) Rasio minimum ruang laboratorium biologi 2,4 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m2 termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m2. Lebar minimum ruang laboratorium biologi 5 m.
4) Ruang laboratorium biologi memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
5) Ruang laboratorium biologi dilengkapi sarana
B. Ruang Laboratorium Fisika
1) Ruang laboratorium fisika berfungsi se bagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran fisika secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
2) Ruang laboratorium fisika dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
3) Rasio minimum ruang laboratorium fisika 2,4 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m2 termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m2 . Lebar ruang laboratorium fisika minimum 5 m.
4) Ruang laboratorium fisika memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
5) Ruang laboratorium fisika dilengkapi sarana
C. Ruang Laboratorium Kimia
1) Ruang laboratorium kimia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran kimia secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
2) Ruang laboratorium kimia dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
3) Rasio minimum ruang laboratorium kimia 2,4 m2 /peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m2 termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m2. Lebar ruang laboratorium kimia minimum 5 m.
4) Ruang laboratorium kimia memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
5) Ruang laboratorium kimia dilengkapi sarana
D. Ruang Laboratorium Komputer
1) Ruang laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
2) Ruang laboratorium komputer dapat menampung minimum satu rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok @ 2 orang.
3) Rasio minimum luas ruang laboratorium komputer 2 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang laboratorium komputer 30 m2. Lebar minimum ruang laboratorium komputer 5 m.
4) Ruang laboratorium komputer dilengkapi sarana
E. Ruang Laboratorium Bahasa
1) Ruang laboratorium bahasa berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan berbahasa, khusus untuk sekolah yang mempunyai Jurusan Bahasa.
2) Ruang laboratorium bahasa dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
3) Rasio minimum ruang laboratorium bahasa 2 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang laboratorium 30 m2. Lebar mi- nimum ruang laboratorium bahasa 5 m.
4) Ruang laboratorium bahasa dilengkapi sarana
Hal hal yang menyangkut Laboratorium
1. Di SMP/SMA/SMK jika terdapat laboratorium bahasa dan atau computer dapat diakui
2. Kepala Laboratorium diakui jika :
a. Memiliki ruangan laboratorium tersendiri
b. Memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM
c. Memiliki/menyelenggarakan administrasi laboratorium, seperti struktur
d. organisasi, buku agenda praktik, daftar inventaris/bahan lab, jadwalpemakaian ruang
e. Memiliki laboran dan atau teknisi lab

PENAMBAHAN JAM PELAJARAN
1. Penambahan jam pelajaran sesuai Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tetang Standar Isi maksimal 4 (empat) jam untuk seluruh mata pelajaran.
2. Penambahan jam pelajaran berdasarkan kepentingan siswa (peserta didik) dan dilakukan setelah melalui analisis konteks.

Batas Akhir Pengambilan Data BOS SM Tahap ke 3 adalah 15 April 2015

Yth Operator Dapodikmen

Di Seluruh Indonesia

Berdasarkan Surat Dirjen Dikmen Nomor: 387/D/KU/2015 tentang Pemanfaatan Data Dapodikmen untuk BOS SM dan PIP tahun 2015 dan Juknis BOS SMA/SMK 2015, maka dapat kami sampaikan beberapa  hal berkaitan dengan informasi seputar baseline data BOS SM yang saat ini digunakan oleh Ditjen Dikmen (Direktorat Pembinaan SMA dan Direktorat Pembinaan SMK) dalam penyaluran dana BOS SM Periode  I : Januari - Juni tahun 2015 sebagai berikut :


  1. Batas waktu akhir Pengambilan data Dapodikmen (cut off) untuk penyaluran dana BOS SM dilakukan 2 kali (2 tahap), yaitu pada tanggal 31 Januari 2015 dan 3 Maret 2015. Untuk pengambilan data per 31 Januari 2015 sesuai data semester ganjil 2014/2015 sedangkan pengambilan data per 3 Maret 2015 sesuai data semester ganjil dan semester genap 2014/2015.

  2. Sekolah yang sudah menerima dana BOS SM tahap ke-1 adalah sekolah yg sudah melakukan entri data dapodikmen dan sinkronisasi per 31 Januari 2015 dengan kondisi data siswa sudah masuk rombel dan ber-NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) valid. NISN dinyatakan “valid” jika sudah melalui proses VERVALPD (Verifikasi dan Validasi Peserta Didik) dengan tuntas, yaitu dengan melakukan tahapan VERVALPD (data residu – data referensi) dan diakhiri dengan “konfirmasi data” di VERVALPD sehingga data NISN turun ke Manajemen Pendataan Dapodikmen dengan laman: http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id.

  3. Sekolah penerima BOS SM adalah  sekolah yang telah mengisi status penerimaan BOS di Aplikasi Dapodikmen, yaitu data periodik sekolah terutama partisipasi BOS SM (status : “menerima” atau “menolak”)  pada menu: Sekolah -> Data Rinci Sekolah -> Data Periodik.

  4. Bagi sekolah yang jumlah siswanya belum terhitung datanya di tahap ke-1, maka akan dihitung pada tahap ke-2 dengan batas waktu akhir pengambilan data (cut off) per 3 Maret 2015. Pada tahap ke-2 ini, Direktorat Pembinaan SMK mempunyai kebijakan bahwa akan menghitung data siswa yang telah ber-NISN maupun yang belum ber-NISN. Sedangkan Direktorat Pembinaan SMA mempunyai kebijakan bahwa hanya akan menghitung data siswa yang telah ber-NISN valid, yaitu yang telah dilakukan proses VERVALPD dengan tuntas.

  5. Pengisian NISN pada data siswa di aplikasi Bansos/BOS SM tidak dengan diinput melalui Aplikasi Dapodikmen oleh operator sekolah, akan tetapi melalui proses konfirmasi data pada VERVALPD. Apabila data NISN  belum dapat turun ke http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id lebih dari 1x24 jam silakan operator sekolah menghubungi helpdesk vervalpd PDSP (Telepon kantor PDSP : 021-57905184, kontak person PDSP : Prayudi Permana Indrayuwana ; 081219416301, Ismail Iyus Yusuf : 081219218833, Wisnu Broto : 08129143404, Mursid Triasmanto : 081322580608).

  6. Bagi  sekolah  yang  memiliki  kelas  jauh  (filial),  maka data siswanya harus dimasukkan ke Aplikasi Dapodikmen sekolah induk (menginduk).

  7. Dari hasil evaluasi terhadap pengambilan data untuk BOS tahap ke-1 dan ke-2 diketahui bahwa ada beberapa perilaku operator yang mengakibatkan kondisi data tidak terhitung di tahap ke-1 maupun tahap ke-2 sehingga dana BOS SM belum dapat dicairkan. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

  8. (a) Sekolah belum menjalankan pendataan Dapodikmen. (b)Sekolah telah menjalankan Pendataan Dapodikmen tetapi belum lengkap, misalnya baru memasukkan data siswanya sebagian saja, baru mengerjakan di semester ganjil/genap saja. (c) Sekolah telah mengerjakan datanya lengkap, tetapi terlambat melakukan sinkronisasi (melewati batas waktu akhir pengambilan data (Cut Off). (d) Sekolah belum melakukan proses VERVALPD atau sudah melakukan VERVALPD tetapi belum tuntas, hal ini disebabkan operator sekolah belum melakukan proses Konfirmasi data. Konfirmasi data yang belum dilakukan menyebabkan data NISN belum masuk ke aplikasi bansos sehingga berdampak dana BOS nya di tahap ke-1 maupun tahap ke-2 baru dicairkan sebagian dari total siswa (belum seluruh total siswa), hal ini khususnya terjadi untuk SMA.


    1. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah mengambil kebijakan untuk menambahkan tahap ke-3  pencairan BOS SM pada periode Januari – Juni 2015. Surat Keputusan penyaluran BOS SM tahap ke-3 akan diambil berdasarkan data Dapodikmen per tanggal 15 April 2015. Oleh karena itu seluruh sekolah segera melengkapi dan melakukan update data serta menyelesaikan proses VERVALPD pada tanggal tersebut. Apabila pada batas waktu akhir pengambilan data tanggal 15 April 2015, data siswa belum masuk maka dana BOS SM pada periode Januari – Juni 2015 tidak dapat dicairkan lagi (HANGUS).

    2. Bagi sekolah yang membutuhkan informasi masalah teknis Aplikasi Dapodikmen dan untuk melakukan konfirmasi data terkait BOS SM dapat menghubungi tim Support Helpdesk Dapodikmen dengan kontak person yang telah dipublikasi pada berita di laman: http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id.

      (http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/portal/web/laman/detailBerita/2015-02-11/layanan_konsultasi_interaktif_dapodikmen_dengan_whatsapp).

      Sedangkan untuk informasi tentang teknis pencairan dana BOS SM, nomor rekening, pemanfaatan/alokasi dana BOS, RAB BOS, dan laporan BOS SM dapat menghubungi Direktorat Teknis.


      • TIM BOS SMA, Direktorat Pembinaan SMA.

      • Hotline BOS Direktorat Pembinan SMA dapat menghubungi mail: bos.sma@kemdikbud.go.id danbos.ditpsma.2015@gmail.com Hotline BOS SMA:  0812 10 805 805  (Telkomsel)  atau  0815 74 805 805  ( Indosat ). Kontak Person = Wiwiet Heriyanto : 08180716210, Hastuti : 081294947882


        • TIM BOS SMK, Direktorat Pembinaan SMK.

        • Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik  Direktorat Pembinaan SMK  Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah  Komplek Kemdikbud, Gedung E,  Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469, Website : www.ditpsmk.net , Email : boskpd@ditpsmk.net. Kontak Person = Agustin Wardhani : 08567303062, Wayan : 081310461230.


          Demikian informasi yang dapat kami sampaikan atas kerjasama dan perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.


          SALAM SATU DATA DAPODIKMEN

          Kasubag Data dan Informasi, Setditjen Dikmen


          Arie Wibowo Khurniawan

Kriteria Sekolah Kecil Yang Menerima Kebijakan Alokasi Minimal 60 Peserta Didik

Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasi sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut pada Juknis BOS Tahun 2015.
1. Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60, baik untuk SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/Satap
BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan:
a. SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
b. SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun

SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap dengan jumlah peserta didik di bawah 60 (sekolah kecil)
Bagi sekolah setingkat SD dan SMP dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik. Kebijakan ini dimaksudkan agar sekolah kecil yang berada di daerah terpencil/terisolir atau di daerah tertentu yang keberadaannya sangat diperlukan masyarakat, tetap dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan kriteria sebagai berikut:
a. Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal; atau
b. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya; atau
c. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut.

Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. SD/SMP/Satap yang berada di daerah terpencil/terisolir yang pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah terpencil/terisolir yang dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; atau
b. SDLB dan SMPLB; atau
c. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya; dan
d. Bersedia membebaskan iuran bagi seluruh siswa.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More